Komisi D dan C DPRD Kabupaten Bandung Barat akan segera membentuk tim gabungan untuk melakukan investigasi khusus terhadap pelaksanaan projek pembangunan perpustakaan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2010 di lima belas kecamatan se-Bandung Barat.
Investigasi dilakukan menyusul keluhan beberapa komite sekolah tentang ketidakberesan pelaksanaan projek, terutama ketidaksesuaian pagu anggaran dan buruknya kualitas konstruksi.
"Semua fraksi sepakat agar aduan masalah DAK 2010 ini ditindaklanjuti dengan tim investigasi dari Komisi D (pendidikan) dan C (pembangunan).
Ini bentuk pengawasan DPRD terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta ketidaksesuaian spesifikasi pembangunan yang dikeluhkan beberapa komite sekolah," kata Wakil Ketua DPRD (Koordinator Komisi D) Kabupaten Bandung Barat Didik Agus Triwiyono seusai Rapat Badan Musyawarah (Bamus), Senin (10/1).
Dia mengatakan, keluhan dan bukti-bukti tertulis yang disampaikan delapan Komite SD Cipeundeuy pada audiensi masih dinilai sebagai aduan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk mengetahui dugaan pelanggaran yang terjadi.
Investigasi akan dilakukan terhadap projek pembangunan fisik 125 perpustakaan SD di Kabupaten Bandung Baratyang bersumber dari DAK 2010 sebesar Rp 33 miliar. Dinas Pendidikan sebagai kuasa anggaran, inspektorat, serta Dmas Cipta Karya dan Tata Ruang akan dilibatkan dalam investigasi ini.
"Masalah ini belum tentu berujung pada pembentukan pansus. Kita lihat apa hasil investigasi nanti, apakah memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atau tidak. Kalaupun ada, jenis pelanggarannya juga perlu dikaji," kata Didik.
Seperti diberitakan, projek pembangunan perpustakaan bersumber DAK 2010 dikeluhkan beberapa komite sekolah. Para ketua komite mengungkapkan, beberapa kontraktor membangun perpustakaan 7x8 meter dengan dana Rp 30 juta-
Rp 35 juta dari pagu anggaran Rp 72 juta sehingga pembangunan tak sesuai dengan sketsa dan kualitasnya dinilai membahayakan siswa.
Cukup bukti
Wakil Ketua Komisi D Asep Hendra Maulana mengatakan, rapat gabungan Komisi C dan D akan segera digelar Selasa (11/1). Menurut dia, keluhan dan bukti-bukti yang disampaikan ketua komite delapan SD Cipeundeuy dalam audiensi merupakan masalah serius dalam pendidikan karena diindikasikan ada beberapa pelanggaran.
Meskipun bukti pelanggaran cukup kuat, Asep menyatakan, tim investigasi tetap harus terjun ke lapangan untuk mengetahui fakta di lapangan. (A-i68)##*
Investigasi dilakukan menyusul keluhan beberapa komite sekolah tentang ketidakberesan pelaksanaan projek, terutama ketidaksesuaian pagu anggaran dan buruknya kualitas konstruksi.
"Semua fraksi sepakat agar aduan masalah DAK 2010 ini ditindaklanjuti dengan tim investigasi dari Komisi D (pendidikan) dan C (pembangunan).
Ini bentuk pengawasan DPRD terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta ketidaksesuaian spesifikasi pembangunan yang dikeluhkan beberapa komite sekolah," kata Wakil Ketua DPRD (Koordinator Komisi D) Kabupaten Bandung Barat Didik Agus Triwiyono seusai Rapat Badan Musyawarah (Bamus), Senin (10/1).
Dia mengatakan, keluhan dan bukti-bukti tertulis yang disampaikan delapan Komite SD Cipeundeuy pada audiensi masih dinilai sebagai aduan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk mengetahui dugaan pelanggaran yang terjadi.
Investigasi akan dilakukan terhadap projek pembangunan fisik 125 perpustakaan SD di Kabupaten Bandung Baratyang bersumber dari DAK 2010 sebesar Rp 33 miliar. Dinas Pendidikan sebagai kuasa anggaran, inspektorat, serta Dmas Cipta Karya dan Tata Ruang akan dilibatkan dalam investigasi ini.
"Masalah ini belum tentu berujung pada pembentukan pansus. Kita lihat apa hasil investigasi nanti, apakah memang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atau tidak. Kalaupun ada, jenis pelanggarannya juga perlu dikaji," kata Didik.
Seperti diberitakan, projek pembangunan perpustakaan bersumber DAK 2010 dikeluhkan beberapa komite sekolah. Para ketua komite mengungkapkan, beberapa kontraktor membangun perpustakaan 7x8 meter dengan dana Rp 30 juta-
Rp 35 juta dari pagu anggaran Rp 72 juta sehingga pembangunan tak sesuai dengan sketsa dan kualitasnya dinilai membahayakan siswa.
Cukup bukti
Wakil Ketua Komisi D Asep Hendra Maulana mengatakan, rapat gabungan Komisi C dan D akan segera digelar Selasa (11/1). Menurut dia, keluhan dan bukti-bukti yang disampaikan ketua komite delapan SD Cipeundeuy dalam audiensi merupakan masalah serius dalam pendidikan karena diindikasikan ada beberapa pelanggaran.
Meskipun bukti pelanggaran cukup kuat, Asep menyatakan, tim investigasi tetap harus terjun ke lapangan untuk mengetahui fakta di lapangan. (A-i68)##*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar