Galamedia: DPD PKS KBB menghimbau

Dalam Aksi Demo ke Gedung Sate
PNS Banyak yang Merasa Kecele

NGAMPRAH, (GM).-
Banyak pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Bandung Barat (BB) yang ikut unjuk rasa di Gedung Sate, Selasa (8/5), merasa kecele. Mereka yang tergabung dalam Korpri dan PGRI itu tidak mengetahui kalau keberangkatannya ke Gedung Sate untuk menyampaikan dukungan kepada Sekda Drs. H. Abubakar, M.Si. sebagai Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Saya malah dikasih tahunya di provinsi (Gedung Sate, red) akan ada sosialisasi peresmian KBB. Instruksinya kalau mau berangkat ke sana harus pakai baju Korpri," kata salah seorang PNS asal Kec. Padalarang yang ikut demo kepada "GM" di Padalarang, Rabu (9/5).

Ia baru tahu bahwa keberangkatan ke Gedung Sate untuk menyampaikan dukungan terhadap salah seorang calon Pjs. Bupati KBB, setelah sampai di tempat. "Dibilang merasa dibohongi juga tidak, ya namanya juga bawahan. Kalau memang ini atas perintah atasan, saya nurut saja," katanya.

Berbeda dengan Kec. Lembang, sejak H-1 PNS yang ikut serta dalam demo sudah mengetahui maksud dan tujuan keberangkatan ke Gedung Sate untuk menyampaikan dukungan kepada Abubakar sebagai Pjs. Bupati KBB. "Beliau putra daerah dan memiliki kemampuan untuk memimpin KBB," kata seorang PNS yang bertugas di Lembang.


Hal senada juga diungkapkan Fajar Taufik dari LSM Gerakan Masyarakat Madani Indonesia (GMMI). Menurutnya, di Kec. Rongga-Gununghalu saja dari 200 guru PNS sebanyak 174 guru berangkat ke Gedung Sate. "Otomatis, proses kegiatan belajar mengajar jadi semilibur," katanya.

Di Kec. Cihampelas dan Cililin, Batujajar, Lembang, Cipeundeuy, kata Taufik lagi, seluruh kepala sekolak plus sebagian guru ikut berdemo. "Sangat disayangkan, demi politik praktis murid jadi terbengkalai," tambahnya.

Dihubungi terpisah, Ketua PGRI Kec. Ngamprah, Adang Mulyadi menegaskan, ikut sertanya PGRI dalam aksi demo ke Gedung Sate bukan berdasarkan perintah atau instruksi PGRI Kab. Bandung. Guru yang ikut serta ke Gedung Sate atas kemauan sendiri," katanya. Meski diakuinya, salah seorang pengurus PGRI Kec. Ngamprah ikut serta dalam aksi demo pemberian dukungan tersebut. Namun Adang menegaskan, siapa pun yang kelak menjabat Pjs. Bupati KBB tetap mendapat dukungan.

Akhiri polemik

Sementara itu Ketua Fraksi Golkar DPRD Kab. Bandung, H. Hilman Sukirman kepada "GM" melalui telepon genggamnya, Rabu (9/5), mengatakan, permasalahan unjuk rasa PNS ke Gedung Sate tidak perlu dijadikan polemik yang berkepanjangan. "Terlepas dari statusnya sebagai PNS, kita pun perlu bijak berpikir bahwa kedatangan mereka mungkin karena keinginan hati nurani untuk mendukung siapa calon pemimpinnya kelak," katanya.

Diharapkan, semua pihak untuk tidak terlalu berpikir secara politis terhadap hal itu dan tidak dibesar-besarkan. "Jika pelayanan dikatakan terganggu karena ditinggalkan para PNS, tidak semua PNS ke Gedung Sate karena hanya sebagian kecil yang pergi, mari semua berpikir bijak dan segera akhiri polemik ini," jelas Hilman.

Sedangkan dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Haris Yuliana, seluruh pihak yang berkepentingan di KBB agar menahan diri dan tidak melakukan arogansi politik. "Kembalikan proses penunjukan caretaker ini pada meaknisme yang sedang berjalan sesuai dengan UU yang berlaku," paparnya.

Ketua DPD PKS KBB, Didik Agus menyesalkan sikap PNS yang terlibat politik praktis dan meninggalkan tugas pelayanan. Politisasi PNS untuk kepentingan politik seseorang harus dihentikan.

"Terkait kejadian ini, DPD PKS KBB mengimbau kepada para pejabat untuk bertindak lebih dewasa. Kejadian kemarin, saya khawatirkan bisa menjadi awal yang buruk untuk pembangunan dan masa depan KBB," kata Didik. (B.104/B.89)**